News

Usul YLKI: Penerbitan SIM Dialihkan ke Kemenhub dalam UU LLAJ

Usul YLKI: Penerbitan SIM Dialihkan ke Kemenhub dalam UU LLAJ
Ilustrasi SIM. (ist).

Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengusulkan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) dialihkan dari kepolisian ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ).

Menurut Tulus, secara ideal, uji hingga penerbitan SIM tidak sepenuhnya menjadi wewenang polisi.

"Idealnya, proses SIM ini tidak seratus persen menjadi wewenang kepolisian, baik dalam konteks uji SIM, penerbitan, maupun penegakan hukum. Kami mengusulkan, penerbitan SIM bisa di-posting di sektor perhubungan," kata Tulus dalam keterangannya dikutip Senin, 6 Juni 2022.

Dia menyoroti soal praktik penerbitan SIM yang penuh kecurangan. Maka itu, menurut Tulus, Kemenhub bisa mengambil alih untuk urusan uji dan penerbitan SIM.

Sementara itu, polisi memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum lalu lintas. Dengan demikian, kata Tulus, ada keseimbangan dan akuntabilitas.

"Karenanya YLKI mengusulkan agar asas keadilan jika nantinya RUU LLAJ benar-benar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini dimasukkan dalam draf," ucapnya.

Selain itu, YLKI juga mengusulkan untuk menghapus pajak kendaraan dan mengalihkannya saat pengendara membeli bahan bakar minyak (BBM). Tulus mengusulkan agar pembelian BBM dikenai biaya preservasi.

Menurut YLKI, pajak kendaraan bisa dihapuskan dan dialihkan pada saat membeli BBM agar tidak terjadi pungutan dobel. YLKI menyebutkan, selama ini pemerintah kesulitan menaikkan harga BBM karena konsumsi masyarakat nyaris tidak terkendali.

"Kami mengusulkan dana preservasi ini bisa dipungut saat konsumen membeli BBM. Saya kira lebih adil ketika konsumen membeli BBM dikenakan dana preservasi," kata Tulus. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fernandho Pasaribu - 27 September 2022 | 17:05 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bakal mencari formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 16:01 WIB
Kotak resmi mengumumkan rencananya untuk menggelar tur konser bertajuk HANTAM 18th KOTAK di 8 kota di Indonesia.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 15:19 WIB
Devano resmi merilis single terbaru yang diberi tajuk Hari Paling Bahagia, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-20.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 14:37 WIB
Aqeela Calista kembali berkarya di dunia tarik suara dengan merilis single cover versinya untuk lagu Kau Curi Lagi milik grup band J-Rocks.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 13:43 WIB
Festival musik Pestapora 2022 sukses digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta sepanjang akhir pekan lalu.
News
Fernandho Pasaribu - 27 September 2022 | 12:30 WIB
Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik.
News
Fernandho Pasaribu - 27 September 2022 | 10:52 WIB
Anggota MPR RI Netty Aher menilai terjadinya beberapa kasus hukum yang menyedot perhatian belakangan ini karena kurangnya pengamalan Pancasila.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 0:00 WIB
Opini Firman Jaya Daeli mengenai Pembangunan Kelembagaan Politik dan Penguatan Kualitas Otonomi Daerah.
Loading ...