News

Tahanan Polres Jakarta Selatan Tewas Diduga Korban Penyiksaan

Tahanan Polres Jakarta Selatan Tewas Diduga Korban Penyiksaan
Ilustrasi tahanan. (Foto: Ist)

Jakarta - Seorang tahanan kepolisian meninggal. Berinisial FNS, seorang tahanan narkotika Polres Metro Jakarta Selatan. FNS meninggal di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta pada Kamis, 13 Januari 2022. 

Menurut rekannya yang pernah menjenguk di rumah sakit, ia pernah mendengar FNS mengeluhkan sakit di sekujur tubuhnya. Bahkan rekan FNS melihat luka di kaki kulitnya pecah yang menimbulkan bercak darah di bagian paha. 

FNS mengaku kepada rekannya bahwa dirinya kerap dipukuli. Terkait kematian tahanan tersebut, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto membenarkan adanya tahanan Polres Metro Jakarta Selatan yang meninggal dunia, namun pihak Polres menyatakan sebab kematian karena sakit demam dan tidak nafsu makan. 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Masyarakat dan Rumah Cemara dalam keterangan pers merespons kejadian ini menyebut, meskipun Kapolres Metro Jakarta Selatan mengklaim bahwa kematian tahanan tersebut disebabkan sakit, namun hal pernyataan itu patut diperiksa kebenarannya. 

"Karena FNS meninggal pada saat menjalani masa penahanan, terlebih lagi ada klaim darinya bahwa ia pernah dipukuli dan ada tanda-tanda luka," kata Peneliti ICJR Maidina Rahmawati, Senin, 17 Januari 2022.

Dalam catatan pihaknya, indikasi penyiksaan seseorang yang sedang menjalani proses hukum bukanlah kejadian pertama kali, terlebih dalam perkara narkotika. 

Sebelumnya, pada Agustus tahun 2020 lalu, publik dihebohkan atas dugaan penyiksaan yang dialami Hendri Alfred Bakar. Kematian Hendri saat menjadi tahanan Polresta Barelang Batam diduga akibat penyiksaan. 

Dugaan penyiksaan tersebut terjadi karena ketika meninggal kepala Hendri ketat dibungkus plastik dengan selotip coklat yang tebal. Selain itu, terdapat bekas memar di tubuh Hendri.   

Maruf dari LBH Masyarakat menilai, praktik penyiksaan dalam proses hukum ini sesungguhnya telah lama dilaporkan komunitas pengguna narkotika di seluruh Indonesia

Berdasarkan temuan lapangan yang dilakukan LBH Masyarakat pada 2011 menyebutkan, bahwa dari 388 tersangka kasus narkotika terdapat 115 tersangka mengalami penyiksaan. 

Studi tersebut dipertegas kembali pada tahun 2021 yang menemukan bahwa dari 150 peserta penyuluhan hukum di rumah tahanan di Jakarta terdapat 22 orang mengalami penyiksaan di tingkat kepolisian. 

Menurut Maruf, terdapat tiga permasalahan mendasar yang menjadi faktor pendorong terjadinya praktik penyiksaan pada tahanan kepolisian ini. 

Baca juga:

Pertama, berkaitan dengan hukum acara pidana di Indonesia. Saat ini ada cacat mendasar dalam KUHAP, bahwa keputusan untuk menahan ada di tangan penyidik, ataupun di otoritas yang melakukan penahanan. 

Padahal sesuai dengan ketentuan ICCPR dan komentar umum mengenai hak kemerdekaan, keputusan menahan dalam peradilan pidana harus datang dari otoritas lain untuk menjamin pengawasan berjenjang. Pun penilaian kebutuhan penahanan harus substansial, tidak hanya berbasis ancaman pidana. 

"Mau tak mau KUHAP harus direvisi, kewenangan penahanan di kantor-kantor kepolisian juga harus dihapuskan," tegas Maruf. 

Kedua, kebijakan keras narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mudah sekali menjerat pidana seseorang. 

Terbukti kasus paling banyak datang dari implementasi kebijakan narkotika, banyak korban penyiksaan datang dari kasus penggunaan narkotika yang sedari awal tidak perlu diproses secara pidana, harusnya dapat diintervensi dengan pendekatan kesehatan

"Revisi UU Narkotika yang menjamin dekriminalisasi bagi penggunaan narkotika harus didorong," imbuhnya. 

Ketiga, minimnya pengawasan yang efektif pada tempat-tempat penahanan secara real time. Penahanan pada tersangka/terdakwa adalah situasi yang timpang, dimana tersangka/terdakwa berhadapan langsung dengan kewenangan negara. 

Sehingga dalam proses ini harus ada pengawasan yang ekstra dan berlapis, baik internal maupun eksternal. 

Pandangan maruf, untuk mencegah agar kejadian penyiksaan tidak terus berulang, secara normatif sepatutnya Indonesia segera meratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) guna memperkuat pengawasan dan pemantauan di tempat-tempat penahanan atau serupa tempat tahanan. 

Untuk sementara ini, lembaga negara yang tergabung dalam kerja sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK, dapat segera melakukan pemantauan dan pengawasan pada rutan dan lapas yang diduga berpeluang menjadi tempat penyiksaan, termasuk tempat-tempat penahanan di kepolisian. 

Ke depan kata dia, ratifikasi OPCAT diperlukan untuk menjamin pengawasan KuPP tersebut tersistem dan real time. []


Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Rio Anthony - 24 May 2022 | 21:36 WIB
Hujan petir diprediksi berpotensi terjadi disejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) besok, Rabu, 25 Mei 2022.
News
Tigor - 24 May 2022 | 20:52 WIB
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan janjinya akan membangun jalan pertanian kepada petani jeruk.
News
Tigor - 24 May 2022 | 19:08 WIB
PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah mengagendakan turnamen pramusim.
News
Tigor - 24 May 2022 | 18:54 WIB
Kapolda Simanjuntak mendatangi peternakan di Desa Bukit Kubu, Besitang, Kabupaten Langkat.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:44 WIB
Pascabadai pandemi Covid-19 yang menerpa dunia hingga haji ditiadakan untuk jemaah Indonesia, termasuk Aceh, membuat rindu.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:42 WIB
Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh menyebutkan stok vaksin merek Sinovac mulai menipis di Aceh. Hal ini menjadi penghambat vaksinasi anak.
News
Fernandho Pasaribu - 24 May 2022 | 17:34 WIB
Fraksi PPP DPR RI meminta pemerintah lebih mengoptimalkan belanja dengan berfokus pada perlindungan sosial serta subsidi energi.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:30 WIB
emerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh, melakukan gladi resik pelantikan calok kepala desa.
News
Fernandho Pasaribu - 24 May 2022 | 17:27 WIB
Tito Karnavian kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:27 WIB
Masyarakat Desa Padang Datar, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh meninggal dibacoki ODGJ.
Loading ...