News

Saan Mustopa Sebut Pembahasan RUU IKN Dikembalikan ke Panja

Saan Mustopa Sebut Pembahasan RUU IKN Dikembalikan ke Panja
Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa. (foto: Antara).

Jakarta - Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa mengatakan masih tersisa empat substansi RUU IKN yang dibahas kembali di panitia kerja (Panja). 

"Dari hasil laporan tim perumus, masih ada daftar inventaris masalah (DIM) yang bersifat substansi dan itu dikembalikan lagi ke Panja," kata Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022. 

Saan menjelaskan substansi itu di antaranya terkait status ibu kota negara. Awalnya, kata dia, sudah disepakati jika statusnya pemerintah daerah khusus (Pemdasus) atau pemerintahan daerah khusus IKN. 

Namun, setelah pemerintah melakukan semacam penyempurnaan, ditambahkan frasa baru yakni pemerintahan daerah khusus ibu kota negara yang selanjutnya disebut IKN otorita. 

"Itulah yang masih menjadi persoalan, karena masih banyak anggota pansus mempertanyakan frasa baru otorita itu," ucap Saan.

Selanjutnya, terkait rencana induk di mana sebelumnya telah ada rencana induk IKN. Rencana induk itu memuat hal-hal bersifat detail. 

Namun, masih ada sejumlah anggota dewan yang mempersoalkan, karena nanti panduan membangun ibu kota itu adalah rencana induk tersebut. 

Kemudian, terkait pemindahan ibu kota, Saan mengemukakan sebagian anggota dewan masih mempertanyakan terkait waktu pemindahan dilakukan. 

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Komisi II DPR RI menyepakati pembahasan RUU IKN dilanjutkan oleh tim perumus (timus). 

"Disepakati dibawa ke timus, dengan catatan kalau belum selesai pembahasan di timus untuk hal-hal yang substansi, akan dibawa kembali ke Panja," ujar Saan Mustopa dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU IKN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Desember 2021. 

Sebanyak tujuh fraksi dan perwakilan DPD RI yang setuju pembahasan dilakukan di timus. Sementara dua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS tidak menyetujui pembahasan di timus, tetapi tetap di panitia kerja. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Rio Anthony - 24 May 2022 | 21:36 WIB
Hujan petir diprediksi berpotensi terjadi disejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) besok, Rabu, 25 Mei 2022.
News
Tigor - 24 May 2022 | 20:52 WIB
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan janjinya akan membangun jalan pertanian kepada petani jeruk.
News
Tigor - 24 May 2022 | 19:08 WIB
PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah mengagendakan turnamen pramusim.
News
Tigor - 24 May 2022 | 18:54 WIB
Kapolda Simanjuntak mendatangi peternakan di Desa Bukit Kubu, Besitang, Kabupaten Langkat.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:44 WIB
Pascabadai pandemi Covid-19 yang menerpa dunia hingga haji ditiadakan untuk jemaah Indonesia, termasuk Aceh, membuat rindu.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:42 WIB
Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh menyebutkan stok vaksin merek Sinovac mulai menipis di Aceh. Hal ini menjadi penghambat vaksinasi anak.
News
Fernandho Pasaribu - 24 May 2022 | 17:34 WIB
Fraksi PPP DPR RI meminta pemerintah lebih mengoptimalkan belanja dengan berfokus pada perlindungan sosial serta subsidi energi.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:30 WIB
emerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh, melakukan gladi resik pelantikan calok kepala desa.
News
Fernandho Pasaribu - 24 May 2022 | 17:27 WIB
Tito Karnavian kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:27 WIB
Masyarakat Desa Padang Datar, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh meninggal dibacoki ODGJ.
Loading ...