Opini

RUU IKN: Legitimasi dan Strategi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

RUU IKN: Legitimasi dan Strategi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru
Goldy Christian Sinulingga, Aktivis Hukum Milenial.(Foto:Kureta/Istimewa)

Oleh: Goldy Christian Sinulingga, Aktivis Hukum Milenial

Seperti yang kita ketahui, isu mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi sesuatu yang sangat penting diperbincangkan. Terlebih pemindahan IKN berkaitan dengan masa depan negara kita. 

Pemindahan IKN berpengaruh dengan kemajuan dan pembangunan Indonesia ke depannya. Tentu hal tersebut haruslah memiliki rancangan dan persiapan yang matang untuk membentuk sebuah IKN baru. Sebab, daerah yang dituju untuk menjadi IKN merupakan daerah yang sama sekali belum terjamah dan belum ada pembangunan. 

Tentunya untuk membangun sebuah kota dan kawasan yang sama sekali belum ada pembangunannya, pasti akan menyerap banyak sekali anggaran negara. Dalam pembangunannya juga harus memiliki konsentrasi penuh sehingga nantinya tidak mengganggu kinerja pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pemindahan IKN baru pada saat menyampaikan pidato kenegaraannya di Parlemen. Presiden menyampaikan bahwa pemindahan IKN bukan hanya simbol negara, melainkan representasi kemajuan bangsa dengan tujuan pemerataan serta keadilan ekonomi di Indonesia. 

Dengan penyampaiannya, Presiden mengisyaratkan untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Perihal yang menjadi polemik sekarang adalah bagaimana adanya suatu peraturan yang berdasar dengan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat untuk menjalankan dan memikirkan strategi pembangunan IKN.

Karena, sampai sekarang belum ada peraturan yang melegitimasi proses pembangunan IKN baru. Maka dari itu, sangat diperlukan Undang-Undang (UU) untuk bisa melegitimasi secara kuat dalam menjalankan strategi pembangunan IKN.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, pastinya menjadi persoalan hukum yang sangat mendasar. Salah satu UU yang perlu direvisi agar ibu kota bisa dipindahkan adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena UU tersebut sampai sekarang masih melegitimasi bahwa Jakarta masih Ibu Kota Negara. 

Selama UU itu belum dicabut, maka IKN baru tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk melakukan pembangunan. Maka status IKN yang baru tidak ada. 

Tentunya dengan wacana pemindahan IKN akan memberikan implikasi hukum terhadap Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Indonesia pada umumnya, terlebih UUD 1945 yang menyebutkan ibu kota.

Beberapa RUU perubahan yang harus dipersiapkan adalah RUU Penetapan Ibu Kota Baru, RUU Perubuhan Pemprov DKI Jakarta hanya menjadi daerah otonom, RUU penetapan Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara sekaligus daerah otonom hingga perubahan kedudukan lembaga negara. 

Dalam hal ini juga, BAPPENAS belum mempersiapkan dengan matang aspek hukum secara komprehensif mengenai pemindahan ibu kota, secara wewenang BAPPENAS garda terdepan untuk melakukan suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Hal perlu perlu diingat adalah sebelum memberikan keputusan pemindahan IKN, seharusnya pemerintah memperjelas terlebih dahulu aspek hukum tata negaranya barulah boleh memberikan informasi ataupun keputusan mengenai pemindahan tersebut. 

Pemindahan tersebut tentunya merupakan niat baik dari pemerintah, tetapi untuk melaksanakan hal tersebut sejatinya harus sesuai dengan aturan untuk menjalankannya serta berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. 

Pemindahan IKN ini juga memberikan efek terhadap lembaga negara. Secara UU lembaga tersebut berada di Ibu Kota Negara. Dalam kajian RUU yang akan dibuat, naskah akademik tidak hanya mengenai persoalan aspek hukum tata negara yang dibahas, tetapi seluruh dampak pemindahan ibu kota.

Seyogyanya eksistensi pemindahan ibu kota sangat penting dari aspek hukum, maka pemerintah harus menyediakan payung hukum tentang pemindahan IKN. 

Beberapa aspek yang akan menjadi implikasi pemindahan ibu kota adalah pertahanan dan keamanan nasional, kondisi geografis, lingkungan hidup, masyarakat adat di daerah pembangunan dan juga arah pembangunan berkelanjutan. RUU IKN tentunya sekarang juga masuk dalam agenda Prolegnas di Parlemen, maka dari itu proses pembentukan RUU ini harus menjadi hal yang prioritas untuk dibahas.

Kiranya dengan adanya regulasi UU mengenai pemindahan ibu kota baru, yang segera dibentuk agar status ibu kota baru bisa ditetapkan dengan kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki arah strategi yang baik dalam pembangunan IKN demi keberlangsungan arah pembangunan yang berkelanjutan bagi Indonesia. [] 

(Senin, 15 November 2021)

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Yohanes Charles - 19 January 2022 | 21:47 WIB
BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
News
Yohanes Charles - 19 January 2022 | 21:04 WIB
Pembangunan jogging track, dikerjakan oleh anggota Satgas Citarum bersama masyarakat.
News
Rio Anthony - 19 January 2022 | 20:29 WIB
Pantau Kenaikan Harga Bahan Pokok, Disperindag, Gandeng Dinas Ketahanan Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Sidak Ke Pasar Terong
News
Tigor - 19 January 2022 | 20:14 WIB
Tim KPK membawa tujuh orang hasil OTT di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Salah satunya Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin.
News
Rio Anthony - 19 January 2022 | 19:58 WIB
Mayat seorang pria berusia 76 tahun di Kabupaten Manggarai ditemukan membusuk.
News
Andi Nasution - 19 January 2022 | 19:52 WIB
Pria pembawa senpi dan amunisi ke samping Pos Lantas di Tapanuli Selatan, mengaku sudah pernah sekali memakai (menembakkannya).
News
Morteza Syariati Albanna - 19 January 2022 | 19:28 WIB
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menganggap suntikan dana puluhan miliar rupiah untuk bisnis es doger miliknya merupakan hal wajar.
News
Andi Nasution - 19 January 2022 | 19:18 WIB
Seorang pria di Tapanuli Selatan, diboyong oleh polisi karena membawa senpi rakitan berikut amunisi ke areal Pos Lalu Lintas.
News
Morteza Syariati Albanna - 19 January 2022 | 18:59 WIB
Ketua Central Creative Industries of Abdya (CCIA) Yudya Pratidina mengundurkan diri dari kepenggurusan. Hal ini berdasarkan SK Bupati Abdya.
Loading ...