News

Purnawirawan TNI Jadi Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Purnawirawan TNI Jadi Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai
Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.(Foto:Istimewa)

Jakarta - Penyidik Direktorat Pelanggaran HAM berat, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan satu orang tersangka berstatus purnawirawan TNI dalam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua tahun 2014 silam.

Kalau penyidik melihat dia belum ditahan kan kepentingannya tidak ada, dia tidak melarikan diri ya itu, yang mungkin enggak-lah

Tersangka berinisial IS, adalah seorang purnawirawan TNI. Pada tahun 2014, saat peristiwa Paniai terjadi, tersangka adalah perwira penghubung di Kodim di Paniai.

"(IS) Purnawirawan TNI. Dia perwira penghubung di Kodim di Paniai," kata Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah meneruskan catatan ANTARA, Minggu, 2 April 2022.

IS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Print-79/A/JA/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 dan Nomor: Print-19/A/Fh.1/02/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI selaku penyidik.

Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan tersangka kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua tahun 2014 pada Jumat, 1 April 2022 kemarin. 

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun penyidik Kejaksaan Agung belum menahan IS. Menurutnya, penyidik memiliki pertimbangan belum melakukan penahanan terhadap IS. Penahanan akan dilakukan bila diperlukan oleh penyidik.

"(Penahanan) itu kepentingan penyidik-lah. Kalau penyidik melihat dia belum ditahan kan kepentingannya tidak ada, dia tidak melarikan diri ya itu, yang mungkin enggak-lah," ujar Febrie.

Terpisah Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut alasan belum ditahannya IS karena yang bersangkutan dinilai kooperatif.

"Belum (ditahan), yang bersangkutan masih kooperatif setiap pemeriksaan," tutur Ketut.

Diberitakan sebelumnya, penyidik telah mengumpulkan alat bukti sesuai Pasal 183 juchto Pasal 184 KUHP sehingga membuat terang adanya peristiwa pelanggaran HAM berat di Paniai tahun 2014 berupa pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a dan h juchto Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer yang secara ‘de yure dan/atau de facto berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya, serta tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya dan juga tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tersangka IS dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 9 huruf a jo. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, Pasal 40 jo. Pasal 9 huruf h jo. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Insiden Paniai terjadi pada 8 Desember 2014. Saat warga sipil tengah melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap pemuda di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai. 

Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan jatuh korban jiwa, yakni empat orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka. Peristiwa Paniai merupakan satu dari 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fernandho Pasaribu - 25 June 2022 | 20:12 WIB
Deklarator Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR), Sahat Martin Philip Sinurat menegaskan bahwa sesungguhnya koalisi Jokowi adalah rakyat Indonesia.
News
Fernandho Pasaribu - 25 June 2022 | 18:45 WIB
Penasihat Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Muhammad Qodari menyinggung usulan elite politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
News
Fernandho Pasaribu - 25 June 2022 | 18:02 WIB
Penasihat Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, M Qodari menegaskan bahwa gerakan mendukung Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode tak mati.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 13:07 WIB
Kontingen cabang olahraga pencak silat Kabupaten Abdya Provinsi Aceh berhasil meraih satu mendali Perak dan dua perunggu.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 12:58 WIB
Kades Mataie, Kecamatan Blangpidie Kabupaten Abdya Provinsi Aceh, Junaidi Idrus mengajak seluruh warganya untuk terus menerapkan pola hidup sehat.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 12:23 WIB
Kebakaran yang terjadi di ruangan Kabag Ops Polresta Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), diduga akibat arus pendek listrik.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 12:08 WIB
Ruangan Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mamuju, Sulawesi Barat, terbakar.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 11:56 WIB
Yaqut Cholil Qoumas mengaku bakal memanggil GP Ansor Pengurus Wilayah (PW) DKI Jakarta.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 11:41 WIB
Nayeon Twice resmi meluncurkan mini album debut solonya yang bertajuk Im Nayeon, pada Jumat, 24 Juni 2022.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 10:45 WIB
DKI Jakarta menyediakan 100 unit bus gratis untuk mengantarkan masyarakat menuju lokasi perayaan malam puncak Jakarta Hajatan ke-495.
Loading ...