News

Presiden Jokowi Ditagih Janji Segera Cabut Izin dan Tutup PT Toba Pulp Lestari

Presiden Jokowi Ditagih Janji Segera Cabut Izin dan Tutup PT Toba Pulp Lestari
Kehidupan di baris depan deforestasi di Desa Aek Lung, Sumatera Utara, Indonesia. Foto PT Toba Pulp Lestari (TPL) menebang pohon eukaliptus di tanah yang dimiliki secara tradisional oleh masyarakat adat Batak tanpa izin mereka. (foto: Ran.org).

Jakarta - Pengurus Besar AMAN, Sinung Karto menjelaskan, 40 orang masyarakat adat Tano Batak dari Kabupaten Toba, Simalungun, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara, yang menjadi korban dari PT. Toba Pulp Lestari (TPL), beserta gabungan organisasi masyarakat sipil di Provinsi Sumatra Utara dan Nasional yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL, kembali melakukan perjalanan ke Jakarta untuk sekali lagi membawa dan menyampaikan aspirasi mengenai keberadaan PT TPL, yang telah mengorbankan dan mengancam kehidupan masyarakat adat Tano Batak selama puluhan tahun.

Dia menerangkan maksud kedatangan 40 orang masyarakat adat Tano Batak dari Sumater Utara ke Jakarta untuk menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT TPL, yang sudah dilakukan sekian puluh tahun. Mereka menuntut Kementerian/Lembaga terkait dan menuntut Presiden Jokowi segera mencabut izin dan menutup PT TPL, seperti aspirasi dan tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya.

"Di tengah masih belum berakhirnya pandemi corona dan pembatasan sosial yang masih berlangsung di berbagai wilayah, kami terpaksa melakukan perjalanan panjang Medan-Jakarta ini. Sebab, kami melihat tidak ada komitmen dan keseriusan dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik yang tengah kami hadapi selama puluhan tahun," ujar Sinung Karto, dikutip Kureta, rabu, 17 November 2021

Baca jugaPT Toba Pulp Lestari dengan Praktik Devide Et Impera

"Tampaknya, aksi jalan kaki yang telah kami lakukan bulan Agustus yang lalu belum mampu menggugah hati orang nomor satu di Negara ini tersebut untuk segera mencabut izin dan menutup PT TPL seperti aspirasi yang telah kami sampaikan langsung ke Presiden Jokowi di Istana Negara," ujar dia lagi.

Sinung membeberkan, warga Tano Batak sangat kecewa terhadap sikap Presiden Jokowi dalam merespons tuntutan. Padahal, saat dijumpai di Jakarta pada Agustus lalu, Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu sebulan. 

Namun, lanjut Sinung, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut yang konkret di lapangan. Justru sebaliknya, yang terjadi ada tindakan intimidasi dan teror yang terus dilakukan oleh PT TPL terhadap warga Tano Batak, menjadi korban dari keberadaan dan operasi perusahaan tersebut.

"Sebab itu, kami meminta keseriusan Presiden Jokowi untuk segera menanggapi aspirasi kami, karena terlalu banyak kerusakan lingkungan dan praktik perampasan tanah dengan dalih klaim kawasan hutan yang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat adat Tano Batak," ucapnya.

PT Toba Pulp LestariPabrik pulp PT Toba Pulp Lestari (TPL) merupakan sumber utama polusi udara dan air yang telah menyebabkan penyakit di masyarakat sekitar selama 30 tahun terakhir. (foto: RAN.org).

"Kami mengenal TPL sejak bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang dimiliki oleh pengusaha Sukanto Tanoto (Tan Kang Hoo). Sejak tahun 1982, perusahaan IIU telah masuk ke kampung kami dimulai dengan peta penunjukkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)," tutur dia menambahkan. 

Hingga hari ini, kata Sinung, dasar hukum TPL beroperasi telah dilakukan revisi sebanyak delapan kali. Revisi kebijakan ini sangat berhubungan dengan luas area kerja TPL. Untuk Surat Keputusan terakhir yang mengatur TPL adalah SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020. 

Baca jugaWalhi: PT Toba Pulp Lestari Manipulasi Pajak Tapi Belum Ditindak

"Perubahan ini membuat luas area kerja TPL bertambah, menjadi 167.912 ha dan tersebar di kampung-kampung kami yang berlokasi di 12 kabupaten," ujar dia.

Sinung menuturkan, areal konsesi TPL merambah beberapa jenis kawasan hutan yang menurut warga Tano Batak, sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum. 

Seperti area konsesi di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 11.582,22 hektar, di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 122.368,91 hektar, di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 12.017,43 hektar, di dalam Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) 1,9 hektar, dan di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) 21.917,59 hektar. Dari 188.055 hektar konsesi TPL, setidaknya 28% (52.668,66 hektar) adalah ilegal karena berada di atas HL, HPK, dan APL.

"Sebagaimana yang kami pelajari melalui UU Kehutanan sebelum terbitnya UUCK, bahwa TPL sesungguhnya memiliki 141.537 hektar area konsesi ilegal karena berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), dan Area Penggunaan Lain (APL)," ucapnya.

"Namun, yang sungguh membuat kami kecewa, pascadisahkannya UUCK, pelanggaran berat oleh TPL ini justru lolos secara hukum. Sebab, dalam UUCK telah mengubah aturan dimana Hutan Produksi Terbatas (HPT) digabungkan dengan Hutan Produksi Tetap (HP)," ujar dia lagi.

Dengan kata lain, ujar Sinung, luas TPL menjadi bertambah secara legal. Padahal, hukuman atas tindakan ilegal sebelumnya belum dijatuhkan pemerintah. Oleh karenanya, menurut dia, UUCK secara otomatis mengesahkan pelanggaran atas konsesi ilegal TPL. 

"Dan kami sangat yakin sekali tentu ada banyak pelanggaran serupa yang dilakukan korporat di tempat lain yang kini menjadi benar secara hukum," katanya.

Lebih parahnya, sudah jelas ilegal, TPL juga menebang kayu hutan alam seperti kayu kulim dan kempas dengan diameter lebih dari 30 cm di dalam HPT. 

Selain itu, sekitar 34.817 hektar konsesi TPL berada di daerah tangkapan air (DTA atau catchment area) Danau Toba, di mana terdapat 55 sungai besar dan 3.039 anak sungai yang menjadi pemasok air untuk Danau Toba. Danau yang selama berabad-abad menjadi tumpuan hidup warga Tano Batak.

Berikut tuntutan warga Tano Batak ke Pemerintah Jokowi: 

1. Menutup PT. Toba Pulp Lestari, karena sejak berdirinya korporasi ini tidak memberikan manfaat baik untuk Negara terlebih untuk rakyat sekitar area konsesi TPL. Pasalnya, TPL selalu melakukan pemangkiran pajak dengan melakukan pemalsuan pendapatan, seolah-olah mereka mengalami kerugian terus menerus.

2. Kami tidak menerima bentuk lobby atau negosiasi apapun terkait kasus ini, sebab hidup kami sudah susah, kami hanya ingin mengambil kembali hak hidup dasar yang telah terenggut.

3. Pemerintah atau pemilik perusahaan berhenti memanfaatkan Polisi dan Tentara untuk dijadikan alat-alat kekerasan sehingga menciptakan citra buruk kedua institusi tersebut di mata masyarakat. Polisi dan Tentara seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan musuh rakyat.

4. Sudah saatnya pemerintah banting stir dalam model pembangunan yang terus merusak dan merugikan rakyat. Ini saatnya memikirkan nasib Indonesia ke arah yang lebih baik, bukan ke arah kehancuran.

5. Pejabat Negara (nasional dan daerah) sudah saatnya stop menggali kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa ada rasa puas dengan mengorbankan rakyat dan alam, sebab akan ada masanya segala kerusakan yang diciptakan oleh sikap yang tidak amanah akan dirasakan oleh semua umat manusia.

Sekian surat pernyataan ini, kami sangat bermohon kebesaran hati Ibu dan Bapak, mohon kiranya untuk diperhatikan dengan saksama apa saja yang telah TPL lakukan pada kampung kami, anggota keluarga kami, alam kami, dan masa depan kami. Ibu dan Bapak yang terhormat kami sangat berharap agar kasus ini diputuskan melalui kebijakan yang jernih dan bajik bagi rakyat umum. Salam sejahtera! Salam perjuangan rakyat!

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Rio Anthony - 24 May 2022 | 21:36 WIB
Hujan petir diprediksi berpotensi terjadi disejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) besok, Rabu, 25 Mei 2022.
News
Tigor - 24 May 2022 | 20:52 WIB
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan janjinya akan membangun jalan pertanian kepada petani jeruk.
News
Tigor - 24 May 2022 | 19:08 WIB
PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah mengagendakan turnamen pramusim.
News
Tigor - 24 May 2022 | 18:54 WIB
Kapolda Simanjuntak mendatangi peternakan di Desa Bukit Kubu, Besitang, Kabupaten Langkat.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:44 WIB
Pascabadai pandemi Covid-19 yang menerpa dunia hingga haji ditiadakan untuk jemaah Indonesia, termasuk Aceh, membuat rindu.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:42 WIB
Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh menyebutkan stok vaksin merek Sinovac mulai menipis di Aceh. Hal ini menjadi penghambat vaksinasi anak.
News
Fernandho Pasaribu - 24 May 2022 | 17:34 WIB
Fraksi PPP DPR RI meminta pemerintah lebih mengoptimalkan belanja dengan berfokus pada perlindungan sosial serta subsidi energi.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:30 WIB
emerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh, melakukan gladi resik pelantikan calok kepala desa.
News
Fernandho Pasaribu - 24 May 2022 | 17:27 WIB
Tito Karnavian kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:27 WIB
Masyarakat Desa Padang Datar, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh meninggal dibacoki ODGJ.
Loading ...