News

Pinjol Kian Meresahkan, 19 Warga Putuskan Gugat Pemerintah

Pinjol Kian Meresahkan, 19 Warga Putuskan Gugat Pemerintah
Ilustrasi Uang Rupiah. (Foto: Pixabay)

Jakarta - Sebanyak 19 warga dari berbagai kelompok melayangkan gugatan kepada pemerintah terkait sejumlah permasalahan pinjaman online (pinjol) yang meresahkan belakangan ini. 

"Belasan warga tersebut berasal dari berbagai kelompok, seperti korban pinjol, tokoh agama, pendiri komunitas gender dan teknologi, tokoh buruh, kelompok disabilitas dan mahasiswa," kata pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Jeany Sirait, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 12 November 2021

Ia mengatakan kliennya menuntut agar pemerintah membuat regulasi dan sanksi tegas sehingga kehadiran pinjol tidak merugikan masyarakat. 

Baca jugaPolisi Bekuk Warga China Pemodal Pinjol Ilegal

"Masalah pinjaman online ini sudah sekian lama membuat korban berjatuhan. Yang sebenarnya mendasari gugatan ini adalah regulasi yang komprehensif bukan regulasi yang bersifat reaktif," kata Jeany. 

Menurut dia, permasalahan pinjol telah berlangsung sekian lama dan telah merugikan masyarakat. Bahkan, banyak korban terjerat utang bunga pinjaman hingga nekat melakukan bunuh diri.

Jeany menjelaskan para penggugat menyoroti 11 hal yang belum diatur secara komprehensif, salah satunya kepastian izin pendaftaran sebagai syarat aplikasi "peer-to-peer lending" atau pinjaman daring dapat beroperasi di Indonesia.

Baca jugaSitus cekfintech.id Diluncurkan, Bantu Masyarakat Deteksi Pinjol Ilegal

Selain itu, publik juga meragukan sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman "online". 

Ia mengakui saat ini polisi sudah membuka layanan "call center" untuk korban pinjol. Namun demikian, solusi tersebut hanya bersifat reaktif setelah adanya korban terjerat masalah pinjol. 

"Yang dibutuhkan sebenarnya upaya-upaya pencegahan lewat regulasi yang selama ini tidak hadir. Regulasi yang menjawab kebutuhan dan komprehensif tidak pernah hadir," kata dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diminta tidak hanya sekadar menutup aplikasi karena dinilai tidak akan efektif menyelesaikan kejahatan pinjol tersebut. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Tigor - 26 November 2022 | 22:26 WIB
Arab Saudi gagal memetik hasil positif dalam laga kedua melawan Polandia.
News
Tigor - 26 November 2022 | 19:21 WIB
Australia membuka jalan untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.
News
Tigor - 26 November 2022 | 18:38 WIB
Sering kita saksikan pemain sepak bola di saat jeda melakukan sebuah aktivitas carb rinsing.
News
Tigor - 26 November 2022 | 16:22 WIB
Presiden Jokowi mengklaim bahwa saat ini Indonesia sudah di jalur yang tepat.
News
Fernandho Pasaribu - 26 November 2022 | 15:53 WIB
Pernyataan Jokowi terkait siapa calon pemimpin rambut putih yang memikirkan rakyat identik dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
News
Fernandho Pasaribu - 26 November 2022 | 15:05 WIB
Jansen Sitindaon merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pemimpin berambut putih.
News
Tigor - 26 November 2022 | 13:08 WIB
Memasuki hari ke-7 penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar.
News
Morteza Syariati Albanna - 26 November 2022 | 10:26 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan Indonesia menjadi negara yang Islam paling toleran di dunia dan hal ini menurutnya diakui oleh banyak pihak.
News
Morteza Syariati Albanna - 26 November 2022 | 9:35 WIB
Influenza kerap disamakan dengan batuk pilek selesma, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda.
News
Morteza Syariati Albanna - 26 November 2022 | 8:56 WIB
Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh menyatakan khilafah bukan solusi dari persoalan kebangsaan.
Loading ...