News

Petisi Aliansi Gerak Tutup TPL Melalui Change.org berkumandang di Media Sosial

Petisi Aliansi Gerak Tutup TPL Melalui Change.org berkumandang di Media Sosial
Foto: change.org

Jakarta - Aliansi Gerak Tutup TPL membuat petisi di Change.org, meminta Presiden Jokowi menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Saat ini petisi tersebut cukup masif beredar di media sosial terutama kepada para putra daerah dari Danau Toba. Sampai berita ini naik, petisi ini sudah ditandatangani sekitar 19 ribu orang. Diharapkan minimal ada 25 ribu yang menandatangani petisi ini. 

Aliansi Gerak Tutup TPL  terdiri dari lembaga Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), AMAN Tano Batak, Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), KOARR Sumatera, dan beberapa lembaga lainnya.

mendesak agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Temuan investigasi KSPPM, AMAN Tano Batak bersama Jikalahari menemukan operasional PT TPL dinilai bertindak secara illegal, melanggar peraturan perundang-undangan, merusak lingkungan hidup dan merampas hutan tanah adat masyarakat adat. '

Dalam laman petisi di change.org, Aliansi Gerak Tutup TPL menulis ada sekitar 20.764 hektar tanah adat di kawasan Danau Toba yang diklaim sepihak oleh PT. TPL. Tanah adat yang tadinya hutan ini sekarang dibabat habis. Sebagian jadi wilayah pabrik, perkantoran, dan jadi hutan industri. Bayangkanlah, betapa rusaknya alamnya sekarang.

"PT. TPL memang mendapatkan izin konsesi dari Negara dengan SK Nomor 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 seluas 167.912 hektar setelah 8 kali revisi. Masalahnya wilayah konsesi tersebut bersinggungan dengan wilayah masyarakat adat," tulis Aliansi Gerak Tutup TPL. 

A;liansi ini menambahkan tanpa izin dan sepengetahuan masyarakat adat, PT. TPL malah mendiami wilayah adat tersebut perlahan-lahan. Zaman dulu, mungkin warga masih kurang paham soal ini, makanya mereka bisa saja bebas gitu di sana.

"Tapi makin ke sini makin kelihatan dan warga mulai paham. Karena itulah terjadi konflik, puluhan tahun. Bahkan sebelum TPL berganti yang dulunya bernama PT. Inti Indorayon Utama," tulis keterangan di laman tersebut.

Saat ini ada sekitar 23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 5 di Kabupaten Kawasan Danau Toba yang berkonflik dengan PT TPL.

"Jujur, kami sudah lelah puluhan tahun minta pertanggungjawaban PT. TPL atas rusaknya wilayah adat kami. Makin ke sini makin parah. Karena itulah kami Koalisi Gerakan Tutup PT. TPL yang terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat adat di kawasan Danau Toba meminta kepada KLHK untuk mencabut izin konsesi PT. TPL di kawasan Danau Toba. Juga kepada Pemerintah Kabupaten menerbitkan Perda Penetapan Masyarakat Adat di 4 Kabupaten (Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan)," tulis Aliansi Gerak Tutup TPL. 

"Apa yang menimpa kami selama puluhan tahun masih jarang didengarkan dan digaungkan secara nasional. Karena itulah, petisi ini jadi jalan kami untuk memberitahu publik kalau wilayah adat dan hutan di Kawasan Danau Toba sekarang semakin buruk."

"Gak kebayang kalau PT. TPL terus beroperasi. Hutan dan alam akan semakin rusak, kearifan lokal semakin hilang dan hanya akan dipenuhi industri. Gak hanya merugikan masyarakat adat. Tapi juga wisatawan. Apalagi yang akan mereka lihat kalau hutan di kawasan Danau Toba berubah jadi kawasan industri dan pabrik?"

"Ini bahkan bertolak belakang dengan rencana Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas."

Petisi tersebut dapat diakses melalui https://www.change.org/p/pak-jokowi-bu-sitinurbayalhk-tolong-cabut-izin-konsesi-pt-tpl-kembalikan-tanah-adat-pada-masyarakat-adat-di-kawasan-danau-toba-tutuptpl?use_react=false&v2=false


Berita Terbaru

Berita Lainnya

Loading ...