News

Pengaturan Aborsi Aman dalam RKUHP: Angin Segar yang Perlu Terus Dikawal

Pengaturan Aborsi Aman dalam RKUHP: Angin Segar yang Perlu Terus Dikawal
Rancangan KUHP. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Salah satu isu krusial Rancangan KUHP (RKUHP) adalah mengenai kriminalisasi aborsi. Pada 12 diskusi publik sosialisasi RKUHP di berbagai wilayah, pemerintah memaparkan akan ada perubahan pengaturan mengenai kriminalisasi aborsi, yang tertera dalam Pasal 469 ayat (4) RKUHP versi paparan pemerintah 2021.  

Dalam paparan tersebut dimuat rumusan RKUHP: 

(4)      Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan yang menggugurkan kandungannya korban perkosaan yang usia kehamilannya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) hari atau memiliki indikasi kedaruratan medis. 

Ayat 1 pasal tersebut tentang kriminalisasi setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungan. Dengan rumusan seperti ini, artinya kriminalisasi perempuan yang melakukan pengguguran kandungan dikecualikan untuk korban perkosaan yang usia kehamilannya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) hari atau memiliki indikasi kedaruratan medis. 

Hal ini merupakan suatu kemajuan, mengingat sebelumnya, pada September 2019 lalu, pihak perumus RKUHP menyatakan tidak ada masalah terkait dengan pasal mengenai aborsi dalam RKUHP. 

Ketika itu penolakan masyarakat sipil distigma dengan narasi tidak memahami cara membaca RKUHP. Padahal telah jelas dalam RKUHP September 2019 tidak ada pengecualian aborsi untuk perempuan yang melakukan. Pengecualian hanya untuk dokter yang melakukan. 

Riska Carolina dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyebut, pihaknya merespons positif upaya yang dihadirkan untuk mengubah substansi masalah RKUHP. 

Namun terhadap rumusan ini, aliansi kata dia, memberikan catatan, pertama terdapat pertanyaan tentang kejelasan kedudukan pengaturan Pasal 76 huruf a UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Pasal 469 ayat (4) RKUHP mengatur pengecualian kriminalisasi aborsi secara lebih baik dari UU Kesehatan dalam Pasal 76 huruf a, dalam RKUHP pengecualian untuk kehamilannya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) hari atau memiliki indikasi kedaruratan medis. 

Sedangkan dalam UU Kesehatan adalah  kehamilan berumur enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. 

Dalam ketentuan penutup RKUHP tidak memuat adanya penghapusan Pasal 76 huruf a UU Kesehatan, terkait dengan ini RKUHP hanya mencabut Pasal 195 UU Kesehatan yang merupakan kriminalisasi aborsi. 

Memang terdapat asas hukum lex posterior derogat legi priori, bahwa hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, namun perlu ada operasionalisasi asas ini yang perlu dimuat dalam ketentuan penutup/ peralihan RKUHP. 

"Karena pengaturan mengenai ini dalam UU Kesehatan juga memuat aturan turunan yang merupakan kunci implementasi layanan," kata Riska dalam rilis tertulis, Senin, 28 Juni 2021

Kemudian sambungnya, berkaitan dengan sistem kesehatan yang akan dibangun untuk menyediakan layanan aborsi aman, jaminan usia kandungan yang diperbolehkan untuk aborsi aman karena perkosaan diperpanjang menjadi 120 hari harus dibahas tidak hanya dalam tataran normatif. 

RKUHP harus dibahas tidak hanya dalam tataran normatif, namun juga bahasan implementasi

Pembahasan RKUHP harus juga melihat kondisi implementasi kebijakan aborsi aman, yang juga telah diatur dalam berbagai aturan turunan PP No. 61 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2016. 

"Adanya perubahan progresif RKUHP harus memberikan penguatan pada percepatan implementasi aturan turunan tersebut," katanya. 

Dikatakan, hingga saat ini, masih terdapat stagnasi penyelenggaraan sistem kesehatan untuk aborsi aman, dengan belum adanya pelatihan tenaga kesehatan, sertifikasi tenaga kesehatan hingga belum ada sama sekali fasilitas kesehatan bahkan dalam ranah penyidikan, yang merupakan garda untuk menjamin korban perkosaan untuk mendapatkan layanan kontrasepsi darurat dan opsi aborsi aman, tidak tersedia SOP khusus ataupun format dokumen untuk melakukan rujukan untuk memperoleh layanan tersebut. 

Baca juga:

Pemerintah Didesak Membuka Pembahasan RKUHP Secara Transparan

Dengan ini kata Riska, pemerintah atau Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan perubahan substansi RKUHP harus membuka pembahasan kembali, misalnya dengan organisasi profesi, lembaga layanan hingga pihak Kementerian Kesehatan. 

Terus, dengan semangat pengecualian ini, kata Riska, pemerintah dan perumus RKUHP harus juga memperhatikan rumusan tindak pidana lainnya berkaitan dengan kriminalisasi aborsi dalam UU lain maupun RKUHP sendiri. 

Salah satu permasalahan dalam kebijakan aborsi aman adalah tersebarnya berbagai aturan kriminalisasi berkaitan dengan aborsi dalam, mulai dari KUHP, UU Kesehatan, hingga UU Perlindungan Anak. 

RKUHP dengan semangat rekodifikasi harus menata ulang pengaturan ini. Kriminalisasi aborsi dalam UU Perlindungan Anak tidak lagi diperlukan, pun kriminalisasi aborsi pada Pasal 195 UU Kesehatan juga dicabut dalam rumusan RKUHP. Yang harus menjadi perhatian lainnya adalah perbuatan pidana berkaitan dengan aborsi 

Kriminalisasi mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan (Pasal 415 RKUHP) dan kriminalisasi memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan ataupun menjalankan profesi ini (Pasal 215 RKUHP) harus dikecualikan bagi aborsi yang diperbolehkan. 

Untuk itu, webinar bertajuk Aborsi Aman di Indonesia, Senin 28 Juni 2021 yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi profesi kedokteran, aliansi kata Riska meminta pemerintah untuk terus menjamin adanya perubahan substansial RKUHP utamanya berkaitan dengan pengaturan aborsi aman

"Tidak menutup ruang pembahasan, RKUHP harus dibahas tidak hanya dalam tataran normatif, namun juga bahasan implementasi serta pembahasan RKUHP harus inklusif dengan melibat masyarakat sipil, kementerian lain, organisasi profesi ataupun ahli bidang lain yang relevan," tandasnya.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

Loading ...