News

Pemerintah Tak Toleransi Pinjol Ilegal, Mahfud: Libatkan Jaringan Luar Negeri

Pemerintah Tak Toleransi Pinjol Ilegal, Mahfud: Libatkan Jaringan Luar Negeri
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. foto: Humas Kemenko Polhukam/pri.

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap penyedia layanan pinjaman daring atau online (pinjol) ilegal karena memberikan dampak merugikan masyarakat.

Pemerintah juga akan mendorong terbentuknya UU terkait sektor jasa keuangan digital dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya perlindungan terhadap warga negara

Hal itu diungkapkan Mahfud saat menjadi pembicara kunci web seminar "Pinjaman Online Legal atau Ilegal: Kebutuhan Masyarakat dan Penegakan Hukum" yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), Jumat, 11 Februari 2022.

"Pinjol ilegal itu sebenarnya rentenir yang bertransformasi di era digital, perlu kehati-hatian untuk memberantasnya. Disamping kerugian yang timbul, juga terdapat ekosistem yang dianggap saling menguntungkan dari praktik itu," kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Mahfud mengatakan pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait, terus melakukan upaya bersama dalam memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjol ilegal yang merugikan masyarakat tersebut.

Praktik merugikan yang dilakukan pinjol ilegal antara lain memberlakukan bunga pinjaman lebih tinggi dari bank, memberikan pinjaman tanpa jaminan, serta memberikan persetujuan terhadap akses data pribadi sebagai prasyarat pinjaman.

Layanan pinjol ilegal tersebut kemudian sering disalahgunakan oleh penyedia layanan, khususnya lembaga keuangan yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK dan asosiasi terkait.

Menurutnya, penutupan akses atau pemblokiran pinjol ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari tindakan administratif yang dapat dilakukan negara.

Hal itu bertujuan agar ruang bagi pinjol ilegal semakin tertutup dan korban tidak semakin banyak.

"Langkah ini harus didukung dengan membuka akses pengaduan masyarakat yang mudah untuk dijangkau. Partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan tindakan yang ilegal ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan penanganan pinjol yang harus dibangun oleh negara," ujarnya.

Sementara itu, kata dia, terkait layanan pinjol legal, yang sudah berizin resmi OJK, harus mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penyedia layanan pinjol legal untuk menaati aturan dan etika dalam penagihan, memberikan suku bunga rendah dan terjangkau, serta memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

"Pemerintah juga akan mendorong terbentuknya UU terkait sektor jasa keuangan digital dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya perlindungan terhadap warga negara. Perlindungan data ini penting untuk melindungi data korban yang sering di eksploitasi oleh pinjol ilegal," tuturnya.

Negara juga akan memberikan perlindungan dari segi hukum perdata dan hukum pidana, dengan menyediakan ruang bagi para pihak jika terdapat perselisihan atau sengketa dan melakukan tindakan tegas terhadap perilaku yang merugikan warga negara.

Dia menegaskan, penerapan pidana dalam penanganan pinjol ilegal harus menjadi upaya terakhir, namun penegakan hukum pidana terhadap pelaku besar diperlukan sebagai shock therapy agar menimbulkan efek jera.

Penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan mampu menjangkau penyandang dana, korporasi, dan aktor-aktor penting yang mengorganisir praktik pinjol ilegal tersebut.

"Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar karyawan bawahan, yang hanya bertindak secara teknis operasional; mengingat praktik pinjol ilegal ini banyak melibatkan jaringan di dalam dan luar negeri, baik dari pelaku, penyedia server, atau penyedia dananya," ucap Mahfud.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Tigor - 26 November 2022 | 22:26 WIB
Arab Saudi gagal memetik hasil positif dalam laga kedua melawan Polandia.
News
Tigor - 26 November 2022 | 19:21 WIB
Australia membuka jalan untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.
News
Tigor - 26 November 2022 | 18:38 WIB
Sering kita saksikan pemain sepak bola di saat jeda melakukan sebuah aktivitas carb rinsing.
News
Tigor - 26 November 2022 | 16:22 WIB
Presiden Jokowi mengklaim bahwa saat ini Indonesia sudah di jalur yang tepat.
News
Fernandho Pasaribu - 26 November 2022 | 15:53 WIB
Pernyataan Jokowi terkait siapa calon pemimpin rambut putih yang memikirkan rakyat identik dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
News
Fernandho Pasaribu - 26 November 2022 | 15:05 WIB
Jansen Sitindaon merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pemimpin berambut putih.
News
Tigor - 26 November 2022 | 13:08 WIB
Memasuki hari ke-7 penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar.
News
Morteza Syariati Albanna - 26 November 2022 | 10:26 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan Indonesia menjadi negara yang Islam paling toleran di dunia dan hal ini menurutnya diakui oleh banyak pihak.
News
Morteza Syariati Albanna - 26 November 2022 | 9:35 WIB
Influenza kerap disamakan dengan batuk pilek selesma, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda.
News
Morteza Syariati Albanna - 26 November 2022 | 8:56 WIB
Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh menyatakan khilafah bukan solusi dari persoalan kebangsaan.
Loading ...