News

Pemberantasan Mafia Tanah Lamban, Pernusa Minta Jokowi - Kapolri Cek Kasus di Sumut

Pemberantasan Mafia Tanah Lamban, Pernusa Minta Jokowi - Kapolri Cek Kasus di Sumut
Ketua Umum Pernusa, Norman Hadinegoro dan Presiden Joko Widodo (Foto: Dokumen Pernusa)

Jakarta - Presiden Joko Widodo memiliki fokus memberantas praktik mafia tanah di Indonesia. Keseriusan itu diperlihatkan dengan adanya perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit kepada jajarannya dengan membentuk Satgas Anti Mafia Tanah.

Satgas ini diharapkan mampu memberantas mafia tanah, mulai dari korporasi, broker tanah, makelar, penyandang dana hingga aparat pemerintah yang terbukti terlibat.

Mereka biasanya kolusi dengan oknum mantan pejabat, kolusi dengan BPN juga dan dengan pemberi izin lokasi

Namun pada kenyataannya, hingga kini Satgas Anti Mafia Tanah belum memperlihatkan kinerja yang dapat membuat para korban merasa terbantukan oleh penegak hukum.

Menyoal mafia tanah itu, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), KP Norman Hadinegoro mengatakan banyak rekayasa dilakukan oknum-oknum tertentu dalam pemalsuan data-data kepemilikan tanah.

Dia lantas meminta Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit menatap persoalan yang terjadi di desa Durin Tonggal, kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

Dia menegaskan, persoalan yang dialami Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon (AEAB) sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum. Namun, hingga kini Polda Sumatera Utara belum juga mampu, bahkan terkesan lamban dalam menangani kasus tersebut. 

Padahal, pelaporan terkait pemalsuan kepemilikan tanah, penculikan, penyerobotan yang berujung pengrusakan tanaman milik warga sudah dilaporkan dengan bukti-bukti yang cukup kuat.

"Presiden sebaiknya memerintahkan Kapolri agar menginstruksikan jajaran Polda Sumut segera mempercepat proses penyelesaian kasus dugaan mafia tanah di Desa Durin Tonggal, Deli Serdang," kata Norman kepada Kureta, Selasa, 15 Juni 2021.

"Maraknya mafia tanah didalangi oleh oknum pengusaha properti yang serakah. Seolah-olah mereka membeli dari pemilik tanah, padahal pemilik tanah tidak pernah menjual kepada perusahaan. Berarti jika terjadi penerbitan sertifikat, berarti itu adalah rekayasa kepemilikan palsu yang dilakukan calo tanah," ucapnya menambahkan.

Dia menyebut, modus yang dilakukan para penjahat itu sudah cukup lama. Persekongkolan juga diduga dilakukan dengan oknum mantan pejabat, dan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Mereka biasanya kolusi dengan oknum mantan pejabat, kolusi dengan BPN juga dan dengan pemberi izin lokasi. Jaman orde baru, izin lokasi diberikan kepada orang yang dekat dengan kekuasaan. Di zaman itu, izin lokasi diberikan sampai ribuan hektar termasuk tanah rakyat yang dikuasai mereka. Seolah-olah tanah rakyat sudah milik mereka, padahal tanah tersebut belum pernah dibebaskan," ujarnya.

Saat ini, sambungnya, masyarakat sedang berhadapan dengan para pengusaha nakal yang kerap mencaplok tanah milik warga menjadi kepemilikan perusahaan dengan menggunakan sertifikat palsu.

"Banyak pengusaha nakal. Dan itu juga terjadi di Sumatera Utara dan daerah-daerah lain. Sampai sekarang masyarakat masih memperjuangkan hak-hak tanah itu. Apalagi kalau sudah berurusan dengan hukum akan menyita waktu bertahun-tahun lamanya," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah harus membenahi Undang-Undang Pokok Agraria. Dimana, di BPN sendiri, katanya, termasuk salah satu sarang mafia tanah yang bekerja sama dengan pemodal besar untuk mengambil alih hak masyarakat.

"Undang-Undang Agraria harus dibenahi, BPN salah satu sarang mafia yang kolusi dengan pemodal besar. Kasus ini juga terjadi di Cijayanti dan Sentul, Kabupaten Bogor. Banyak tanah masyarakat dipermasalahkan lalu kelompok ini menggiring masyarakat yang tanahnya dipermasalahkan digiring ke jalur hukum, sangat licik modusnya," ucap Norman.

Sebelumnya, Juru bicara Aliansi Masyarakat Berantas Mafia Tanah (AMBAT) Theo Cosner Tambunan meminta jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menjalankan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah.

Upaya ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.

Theo menyebut, persoalan mafia tanah ini juga terjadi di desa Durin Tonggal, kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Theo dan Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon (AEAB) telah membuat laporan kepada Polda Sumut atas penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh mafia tanah di Deli Serdang.

Namun, hingga kini pelaporan itu tak kunjung membuahkan hasil. Dalam hal ini, dia menilai jajaran Polda Sumut sangat lamban , dan tak serius dalam menangani kasus tersebut.

"Seharusnya keseriusan Kapolri Listyo dan Presiden Jokowi, dalam memberantas mafia tanah harus diikuti oleh polisi-polisi di daerah, termasuk Polda Sumut. Di Sumut banyak mafia tanah, salah satunya yang kita laporkan saat ini," kata Theo kepada Kureta, Rabu, 5 Mei 2021.

Salah satunya, kata dia, adanya pemalsuan sertifikat diduga dilakukan oleh orang suruhan PT Limas, yakni Yahmun. Melalui sertifikat itu, mafia tanah ini ingin mengeksekusi lahan yang merupakan tanah garapan kelompok tani.

Persoalan ini pun sudah disampaikan kepada Polda Sumut. Hingga akhirnya Gaswati membeberkan kronologi pencatutan namanya sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/352/II/2021/SPKT "I", tertanggal 16 Februari 2021.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Yohanes Charles - 25 October 2021 | 20:54 WIB
Kiai Maman yang juga pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu, berharap agar Menteri Agama lebih berhati-hati dalam melakukan komunikasi publik.
News
Fernandho Pasaribu - 25 October 2021 | 20:17 WIB
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyayangkan peretasan situs resmi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).
News
Eno Dimedjo - 25 October 2021 | 17:47 WIB
Jawara Bintang Pantura 6, yakni Findi, Via dan Desofi, menyapa para penggemarnya lewat program Semangat Senin Indosiar
News
Eno Dimedjo - 25 October 2021 | 16:51 WIB
Dua unit Kereta ringan lintas rel terpadu (LRT) Jabodetabek mengalami kecelakaan dalam proses uji coba di jalur layang ruas Munjul, Jakarta Timur
News
Eno Dimedjo - 25 October 2021 | 16:02 WIB
Perusahaan teknologi komunikasi Samsung Indonesia menghadirkan produk teranyarnya, yakni Galaxy M52 5G.
News
Morteza Syariati Albanna - 25 October 2021 | 15:57 WIB
Timpali Menag Yaqut Cholil, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) bukan hadiah untuk ormas.
News
Morteza Syariati Albanna - 25 October 2021 | 15:49 WIB
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) hadiah dari negara untuk Nahdlatul Ulama, bukan seluruh Islam
News
Eno Dimedjo - 25 October 2021 | 15:44 WIB
Sejumlah news anchor alias pembaca berita program Liputan 6 membagikan kisah mereka di balik layar dalam program Meet and Greet Liputan 6.
News
Eno Dimedjo - 25 October 2021 | 15:28 WIB
Grup band Payung Teduh menjawab kerinduan fans dengan merilis single terbaru bertajuk Suar melalui platform pemutar musik digital.
News
Fernandho Pasaribu - 25 October 2021 | 14:56 WIB
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti merespons munculnya landasan aturan Instruksi Menteri Dalam Negri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021.
Loading ...