News

Pembahasan RKUHP oleh Kemenkumham Dituding Formalistik

Pembahasan RKUHP oleh Kemenkumham Dituding Formalistik
Rancangan KUHP. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk penyempurnaan Rancangan KUHP terkesan formalitas. 

Publik pun tak dilibatkan dalam melakukan pembahasan secara fokus dan berimbang. Bahkan naskah RKUHP terbaru yang dibahas pemerintah pasca September 2019 hingga kini masih sulit diakses publik.

Diungkap, Kemenkumham menggelar rangkaian diskusi publik terkait penyusunan penyempurnaan RKUHP di berbagai wilayah di Indonesia pada tahun 2021.

Di Medan pada 23 Februari 2021, di Semarang 4 Maret 2021, di Bali 12 Maret 2021, Yogyakarta 18 Maret 2021, Ambon 26 Maret 2021, Makassar 7 April 2021, dan di Padang pada 12 April 2021.

Aliansi dalam siaran persnya menyebutkan, rangkaian diskusi yang dihadirkan tidak menghadirkan pihak-pihak yang beragam dan representatif terhadap isu-isu yang menjadi masalah di RKUHP. 

Ada kesan KUHP hanya milik akademisi, padahal begitu diundangkan KUHP akan menyasar semua kalangan secara tidak pandang bulu, serta tidak memperhatikan apakah mereka yang melanggar mengetahui adanya pasal-pasal tersebut maupun memahami atau tidak memahami.

"Seharusnya, diskusi publik ini mengundang pihak-pihak yang terdampak dan pihak terkait lain dengan beragam latar belakang seperti mewakili isu/sektor, wilayah baik secara geografis maupun jenis kewilayahan seperti kepulauan, desa, daerah terjauh, daerah miskin dll," kata Erasmus Abraham T Napitupulu dari ICJR.

Dia mengatakan, perlu memberi ruang besar kepada kelompok minoritas dan rentan. Selain itu metode diskusi publik perlu fokus pada pembahasan RKUHP, sehingga perspektif yang dibangun adalah benar-benar forum diskusi yang berimbang membahas masalah serta masukan suatu rancangan undang-undang, termasuk menghitung dampaknya di berbagai sektor dan berbagai kelompok lapisan masyarakat. 

Dengan demikian, masalah dan dampak RKUHP tersebut dapat dikalkulasi secara holistik oleh masyarakat Indonesia.

Seharusnya setiap bentuk perubahan dan pembahasan yang dilakukan pemerintah juga dipantau oleh DPR

Aliansi kata Erasmus, menilai bahwa diskusi publik ini seolah hanya sosialisasi RKUHP yang satu arah dan sangat formalistik untuk percepatan pengesahan RKUHP tanpa perlu pembahasan kembali yang lebih dalam. 

Tanpa adanya pembicara yang berimbang dari pihak yang kritis atas RKUHP maka penyempurnaan RKUHP ini hanya formalitas belaka yang masih menyisakan permasalahan yang tak kunjung selesai.

"Jangan lupakan naskah RKUHP pasca September 2019, hingga kini sulit diakses publik. Hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan memberikan masukan yang komprehensif. Masyarakat selalu dalam posisi dianggap tidak membaca keseluruhan draft di saat draft yang dimaksudkan juga tidak dapat diakses dengan mudah," katanya.

Sebagai contoh, masalah RKUHP yang selama ini dibahas baru seputar isu-isu krusial, itu pun tidak semuanya merespon masalah yang ada. 

Aliansi memetakan ada 24 isu krusial, sedangkan dari pemerintah hanya 14 isu yang dibahas mendalam, tanpa menyebutkan alasannya. 

Belum lagi masalah konsep, kalkulasi dan tingkat seberapa besar RKUHP berusaha akan mengoptimalkan alternatif pemidanaan non pemenjaraan seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan untuk sejalan dengan narasi pencegahan overcrowding Lapas yang sering disebutkan pemerintah.

"Untuk itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pemerintah untuk terlebih dahulu melaporkan apa saja perubahan dan pembahasan yang dilakukan pasca September 2019. Peran DPR penting dalam hal ini, seharusnya setiap bentuk perubahan dan pembahasan yang dilakukan pemerintah juga dipantau oleh DPR. Aliansi meminta draft terbaru dapat segera dibuka ke publik," tandasnya.[]


Berita Terbaru

Berita Lainnya

Loading ...