News

PCR Jadi Syarat Terbang, DPR Minta Kemendagri Evaluasi Inmendagri 53

PCR Jadi Syarat Terbang, DPR Minta Kemendagri Evaluasi Inmendagri 53
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti.(Foto:Kureta/Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti merespons munculnya landasan aturan Instruksi Menteri Dalam Negri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali.

Novita juga mempertanyakan apakah Kementerian Dalam Negeri sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan terkait lahirnya aturan tersebut.

Novita: Upaya ini merupakan bentuk dukungan untuk kebangkitan sektor penerbangan di Tanah Air, terutama dalam menghidupkan kembali ekonomi di lingkungan bandara yang telah lama dan paling parah terkena imbas pandemi

"Perlu diperjelas landasan aturan ini lahir kenapa? Ini hasil Satgas Covid-19 atau bagaimana? Jangan kemudian melahirkan polemik baru," kata Novita meneruskan catatannya, Senin, 25 Oktober 2021.

Bermitra dengan Kementerian Perhubungan, dia mengaku prihatin melihat persoalan yang terjadi pada sektor penerbangan akibat pandemi Covid-19 ini.

"Kita di Komisi V itu mulai senang melihat laporan Kementerian Perhubungan, terutama pada sektor penerbangan. 1,5 tahun sektor penerbangan ini paling keras mendapat hantaman pandemi. Semua lini, mulai dari pengurangan karyawan maskapai dan petugas bandara, belum lagi UMKM dan jasa travel yang gulung tikar," ujarnya.

Menurutnya, hantaman pandemi Covid-19 juga berimbas pada daerah-daerah yang mengandalkan destinasi pariwisata seperti Bali dan Lombok.

"Kementerian harus bisa melihat secara holistik ketika membuat kebijakan, jangan sampai kebijakan yang diambil justru langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi tanah air. Penting komunikasi dan koordinasi antar kementerian itu disini," tuturnya.

Tak sampai disitu, Srikandi Partai Gerindra ini juga meminta Kemendagri segera mengevaluasi instruksi Inmendagri tersebut.

"Saya minta evaluasi kembali Inmendagri tersebut. Kebijakan ke-new normal-an harus disesuaikan antar sektor. Sekaligus saya minta untuk test PCR tersebut disesuaikan dengan fungsinya untuk alat diagnosis Covid-19, untuk screening cukup tes Swab Antigen saja," katanya.

"Apalagi untuk penerbangan sudah mewajibkan vaksin saat ini. Kita tempatkan sebagaimana mestinya. Upaya ini merupakan bentuk dukungan untuk kebangkitan sektor penerbangan di Tanah Air, terutama dalam menghidupkan kembali ekonomi di lingkungan bandara yang telah lama dan paling parah terkena imbas pandemi," ucap Novita menambahkan.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 21:46 WIB
Mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Reo dijebloskan ke penjara karena korupsi dana BOS.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 17:29 WIB
Chief Operating Officer (COO) Pahami Cipta Edukasi (Pahamify) Mohammad Ikhsan menyatakan era pendidikan yang dinamis saat pandemi.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 16:04 WIB
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali memanas seiring mendekati Rabu Pon 8 Desember mendatang ini calon Jaksa Agung pengganti ST Burhanuddin
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:50 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan perihal harta kekayaannya melejit Rp 4 miliar, saat jadi pimpinan KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sentil Kapolda dan Kapolres sowan ke sesepuh ormas yang buat keributan. Berikut berita secepatnya.
Opini
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 15:07 WIB
Memiliki tubuh yang ideal, sehat, dan kuat adalah dambaan setiap orang.
News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 12:47 WIB
Pemda Manggarai gandeng Kejari Cabang Reo sosialisasi penggunaan dana BOS
News
Fetra Tumanggor - 3 December 2021 | 12:35 WIB
Obat Sotrovimab disebut ampuh melawan virus corona, termasuk varian Omicron. Lalu apa itu sotrovimab?
Loading ...