News

Nasabah Tolak Restrukturisasi, GMKI Minta Jokowi Ikut Selesaikan Jiwasraya

Nasabah Tolak Restrukturisasi, GMKI Minta Jokowi Ikut Selesaikan Jiwasraya
Sebanyak 33.603 nasabah korban korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menolak restrukturisasi polis yang disetujui Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto:Kureta/Ilustrasi)

Jakarta - Sebanyak 33.603 nasabah korban korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menolak restrukturisasi polis yang disetujui Menteri BUMN Erick Thohir. Korban yang menolak restrukturisasi polis itu didata di Posko Perjuangan Korban Jiwasraya, di Sekretariat PP GMKI, Salemba 10, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta untuk mengambil langkah-langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya.

Jutaan rakyat dirugikan, negara harus hadir melindungi hak rakyat. Dalam hal ini Presiden Jokowi diminta untuk turut ambil andil menyelesaikan kasus Jiwasraya

Sebagaimana diketahui, posko perjuangan itu terdiri dari Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ), Forum Nasabah Korban Jiwasraya Saving Plan (FNKJ-SP), dan Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya (FPBNJ).

Hal itu diungkapkan Kabid Ekraf PP GMKI, Denny Siallagan, dalam diskusi yang bertajuk "Perampokan Uang Nasabah Jiwasraya Berkedok Restrukturisasi", melalui diskusi virtual, Senin, 14 Juni 2021.

Dalam kesempatan itu, Direksi Pertanggungan sekaligus Aktuaris Perusahaan Jiwasraya tahun 2008-2013, Indra Catarya Situmeang mengungkapkan beberapa persoalan yang terjadi di perusahaan tersebut.

Dia menjelaskan, banyak kegagalan dalam menyelamatkan manajemen Jiwasraya, mulai dari pernyataan gagal bayar klaim, rencana pemegang saham Joint Venture dan BUMN, pendirian Jiwasraya Putera, hingga restrukturisasi secara paksa kepada 5.03 juta nasabah.

Sementara, Indra Catarya Situmeang menilai, program restrukturisasi seharusnya disosialisasikan secara transparan kepada nasabah. Sebab, antara nasabah dan perusahaan pelat merah itu ada ikatan.

"Jiwasraya dan nasabah telah terikat dalam perjanjian polis," kata Indra.

Dia mengatakan, prinsip "repricing" yang dilakukan pada opsi restrukturisasi sebaiknya diberlakukan untuk pemegang polis baru, bukan nasabah yang sedang atau sudah membayar lunas premi.

Masih dalam diskusi serupa, Pakar Asuransi, Irvan Rahardjo menilai restrukturisasi polis yang dilakukan jiwasraya merupakan tindakan melawan hukum.

"Restrukturisasi telah mengabaikan hukum perdata warga negara yang telah diatur oleh Undang-Undang," ujar Irvan.

Dia lantas menyampaikan keraguan terhadap kemampuan IFG Life untuk menyelesaikan pembayaran semua portofolio yang dilimpahkan oleh jiwasraya.

"IFG Life hanya bergantung pada bail in 22 triliun dari pemerintah sementara kewajiban pembayaran sebesar 54 triliun," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, BOD IFG Life tidak memiliki kapasitas dan pengalaman dalam asuransi jiwa, serta tidak memenuhi syarat POJK 18/2016.

Merangkum diskusi tersebut, PP GMKI meminta agar pemerintah melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada nasabah korban Jiwasraya.

PP GMKI juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons surat Menteri Sekretaris Negara, terkait surat rekomendasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kepada Presiden Jokowi untuk memberikan perlindungan kepada nasabah.

Selain itu, Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom meminta secara tegas agar Presiden Jokowi ikut turun tangan menyelesaikan kasus Jiwasraya.

"Jutaan rakyat dirugikan, negara harus hadir melindungi hak rakyat. Dalam hal ini Presiden Jokowi diminta untuk turut ambil andil menyelesaikan kasus Jiwasraya," ucap Jefri.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 21:46 WIB
Mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Reo dijebloskan ke penjara karena korupsi dana BOS.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 17:29 WIB
Chief Operating Officer (COO) Pahami Cipta Edukasi (Pahamify) Mohammad Ikhsan menyatakan era pendidikan yang dinamis saat pandemi.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 16:04 WIB
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali memanas seiring mendekati Rabu Pon 8 Desember mendatang ini calon Jaksa Agung pengganti ST Burhanuddin
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:50 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan perihal harta kekayaannya melejit Rp 4 miliar, saat jadi pimpinan KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sentil Kapolda dan Kapolres sowan ke sesepuh ormas yang buat keributan. Berikut berita secepatnya.
Opini
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 15:07 WIB
Memiliki tubuh yang ideal, sehat, dan kuat adalah dambaan setiap orang.
News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 12:47 WIB
Pemda Manggarai gandeng Kejari Cabang Reo sosialisasi penggunaan dana BOS
News
Fetra Tumanggor - 3 December 2021 | 12:35 WIB
Obat Sotrovimab disebut ampuh melawan virus corona, termasuk varian Omicron. Lalu apa itu sotrovimab?
Loading ...