News

Mahfud: Muhammadiyah - NU Jangan Kehilangan Masjid yang Dibangun dengan Wasathiyah Islam

Mahfud: Muhammadiyah - NU Jangan Kehilangan Masjid yang Dibangun dengan Wasathiyah Islam
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Foto: Instagram/mohmahfudmd)

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta Muhammadiyah menjaga masjid dan tempat dakwah lainnya agar tetap merawat nilai-nilai keagamaan yang dianut di Indonesia.

Tujuan negara itu harus dikawal bersama. Muhammadiyah juga punya saham terhadap negara ini

Saat menjadi pembicara kunci pada seminar pramuktamar Muhammadiyah, Mahfud menyebut bahwa nilai dan ajaran yang telah dianut di Indonesia adalah Islam Wasathiyah atau ajaran Islam yang moderat.

"Muhammadiyah dan NU jangan sampai kehilangan masjid dan tempat peribadahan yang sudah kita bangun dengan Wasathiyah Islam. Kalau dibangun dengan (ajaran) Salafi dan Wahabi tidak cocok dengan kita," kata Mahfud di hadapan tokoh-tokoh Muhammadiyah, antara lain KH Anwar Abbas dikutip ANTARA, Jumat, 22 April 2022.

Muhammadiyah, sebagai organisasi umat Islam kedua terbesar di Indonesia, juga diharapkan memperkuat hasil ijtihad (pemikiran) tokoh-tokoh Islam Indonesia yang turut serta mendirikan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya.

Indonesia sebagai negara Pancasila, kata dia, merupakan "Darul Ahdi Was-Syahadah" yang artinya negeri penuh kedamaian dan negeri yang penuh penghayatan.

"Sekarang penekanannya bukan pada al-ahdi-nya karena itu sudah terjadi, sudah dibuat dalam konstitusi. Tetapi, sekarang syahadah-nya, mengisinya bersama berdasarkan kesepakatan dengan penuh kekompakan dan kebersatuan," ujarnya.

Dia menyampaikan Muhammadiyah sebagai organisasi punya tujuan yang tidak hanya fokus pada ibada sebagai ritual, tetapi juga ibadah sosial, sehingga Muhammadiyah bersama organisasi masyarakat Islam lain harus memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terutama dalam menjaga perdamaian antarkelompok masyarakat.

"Tujuan negara itu harus dikawal bersama. Muhammadiyah juga punya saham terhadap negara ini. Mari ikut perbaiki, sadarkan rakyat agar saat pemilu tidak pakai transaksi uang," tuturnya.

Dia menjelaskan, politik uang merupakan salah satu masalah yang berdampak secara sistemik terhadap keutuhan bangsa.

Selain itu, Mahfud juga menyoroti masalah saling hujat yang tumbuh di masyarakat. Hujatan itu kerap muncul lewat berita bohong dan informasi yang dikutip tidak utuh.

"Seperti pidato saya di UGM, Mahfud MD: Mendirikan Negara seperti Nabi Haram, titik, (itu) kan salah. Orang baru baca judul, membaca potongan, lalu berkomentar tidak karuan," katanya.

Ia pun meluruskan pernyataannya yang dipelintir sejumlah pihak. "Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, tidak boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka, tidak boleh ada negara yang sama persis seperti nabi. Tetapi, nilai-nilai bernegaranya seperti yang diajarkan nabi itu boleh. Bentuk negaranya itu harus produk ijtihad seperti Indonesia," ucap Mahfud.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fernandho Pasaribu - 27 September 2022 | 17:05 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bakal mencari formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 16:01 WIB
Kotak resmi mengumumkan rencananya untuk menggelar tur konser bertajuk HANTAM 18th KOTAK di 8 kota di Indonesia.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 15:19 WIB
Devano resmi merilis single terbaru yang diberi tajuk Hari Paling Bahagia, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-20.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 14:37 WIB
Aqeela Calista kembali berkarya di dunia tarik suara dengan merilis single cover versinya untuk lagu Kau Curi Lagi milik grup band J-Rocks.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 13:43 WIB
Festival musik Pestapora 2022 sukses digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta sepanjang akhir pekan lalu.
News
Fernandho Pasaribu - 27 September 2022 | 12:30 WIB
Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik.
News
Fernandho Pasaribu - 27 September 2022 | 10:52 WIB
Anggota MPR RI Netty Aher menilai terjadinya beberapa kasus hukum yang menyedot perhatian belakangan ini karena kurangnya pengamalan Pancasila.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 0:00 WIB
Opini Firman Jaya Daeli mengenai Pembangunan Kelembagaan Politik dan Penguatan Kualitas Otonomi Daerah.
Loading ...