News

LBH Papua Ungkap Kejanggalan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

LBH Papua Ungkap Kejanggalan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai
Kasus pelanggaran HAM berat di Paniai sudah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Rabu, 21 September 2022. (Foto: Tempo)

Papua - Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mempertanyakan alasan kejaksaan, yang hanya menetapkan satu orang terdakwa dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai.

Kasus ini sendiri sudah digelar sidangnya di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Rabu, 21 September 2022.

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay dalam keterangan pers tertulisnya mengatakan, dalam sidang perkara tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat dakwaan nomor: PDS-01/PEL.HAM.BERAT/PANIAI/05/2022.

Disebutkan terdakwa atas nama Mayor Inf (Purn) Isak Sattu. Dia didakwa atas dugaan melanggar Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b Jis Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf a, Pasal 37 UU No 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dan dakwaan kedua melanggar Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b Jis Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf h, Pasal 40 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Menurut Emanuel, dalam surat dakwaan disebut nama kesatuan dan oknum-oknum anggota dari kepolisian Polres Paniai, kesatuan Rider/Timsus 753/Batalyon 753/AVT Nabire, dan dari Koramil 1705-02/Enarotali.

"Berdasarkan uraian fakta di atas, secara langsung menunjukkan ada tiga subjek hukum institusi keamanan yang berada di tempat kejadian perkara. Kepolisian Resort Paniai, Kesatuan Rider/Timsus 753/Batalyon 753/AVT Nabire dan Komando Rayon Militer (Koramil) 1705-02/Enarotali," terang Emanuel.

Namun, JPU menetapkan subjek hukum hanya dari institusi keamanan, yaitu Komando Rayon Militer (Koramil) 1705-02/Enarotali.

Padahal dalam kronologis yang disebutkan JPU, menunjukkan secara jelas peran dari masing-masing institusi di TKP.

Ketua Komisi Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja jaksa

Baik di Ipakiye Gunung Merah pada 7 Desember 2014 dan di Lapangan Karel Gobay Enarotali pada 8 Desember 2014. 

Secara spesifik peran dari ketiga subjek hukum institusi keamanan tersebut kata dia, sangat jelas terlihat pada 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobay Enarotali yang berujung tertembaknya empat orang pelajar, yakni Alpius Youw, Alpius Gobay, Yulian Yeimo dan Simon Degey.

Sebelumnya, Komnas HAM melalui Ketua Tim Ad Hoc, M Choirul Anam yang melakukan penyelidikan kasus ini menyebut bahwa peristiwa Paniai sudah memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan. 

Terdapat unsur pembunuhan dan tindakan penganiayaan, sistematis, meluas dan ditujukan pada penduduk sipil. 

Peristiwa tersebut kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Tim Ad Hoc telah melakukan penyelidikan kepada 26 orang saksi, meninjau dan memeriksa TKP di Enarotali, Kabupaten Paniai, memeriksa berbagai dokumen, melakukan diskusi dengan beberapa ahli dan mengumpulkan informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa.

Emanuel menilai adanya dugaan kejanggalan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh tim Jaksa Agung dalam kasus ini, yang hanya menetapkan satu terdakwa.

Dia kemudian berharap Komnas HAM dapat menggunakan kewenangannya untuk meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM berat ini.

Pihaknya juga meminta Jaksa Agung segera memberikan keterangan tertulis terkait alasan penetapan satu orang tersangka dalam penyelidikan hingga menjadi terdakwa, kepada Komnas HAM.

"Ketua Komisi Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja jaksa dalam kasus ini," tukas Emanuel. []


Berita Terbaru

Berita Lainnya

Loading ...