News

Lamban Usut Mafia Tanah, AMBAT: Poldasu Harusnya Ikuti Instruksi Kapolri

Lamban Usut Mafia Tanah,  AMBAT: Poldasu Harusnya Ikuti Instruksi Kapolri
Kepolisian Daerah Sumatera Utara.(Foto:Kureta/Fernandho Pasaribu)

Jakarta - Juru bicara Aliansi Masyarakat Berantas Mafia Tanah (AMBAT) Theo Cosner Tambunan meminta jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menjalankan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah.

Upaya ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.

Seharusnya keseriusan Kapolri Listyo dan Presiden Jokowi, dalam memberantas mafia tanah harus diikuti oleh polisi-polisi di daerah, termasuk Polda Sumut

Keseriusan ini diperlihatkan Listyo Sigit dengan membentuk Satuan Tugas Mafia Tanah Polri. Sebanyak 37 kasus akan menjadi target penyelesaian 100 hari kerja Kapolri.

Theo menyebut, persoalan mafia tanah ini juga terjadi di desa Durin Tonggal, kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Theo dan Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon (AEAB) telah membuat laporan kepada Polda Sumut atas penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh mafia tanah di Deli Serdang.

Namun, hingga kini pelaporan itu tak kunjung membuahkan hasil. Dalam hal ini, dia menilai jajaran Polda Sumut sangat lamban , dan tak serius dalam menangani kasus tersebut.

"Seharusnya keseriusan Kapolri Listyo dan Presiden Jokowi, dalam memberantas mafia tanah harus diikuti oleh polisi-polisi di daerah, termasuk Polda Sumut. Di Sumut banyak mafia tanah, salah satunya yang kita laporkan saat ini," kata Theo kepada Kureta, Rabu, 5 Mei 2021.

Kuasa hukum Kelompok Tani AEAB ini menegaskan, pihaknya telah memberikan bukti-bukti kuat atas dugaan penyerobotan oleh mafia tanah di daerah tersebut.

Salah satunya, kata dia, adanya pemalsuan sertifikat diduga dilakukan oleh orang suruhan PT Limas, yakni Yahmun. Melalui sertifikat itu, mafia tanah ini ingin mengeksekusi lahan yang merupakan tanah garapan kelompok tani.

Dijelaskannya, Yahmun mencatut nama Gaswatik, warga Dusun III Ujung Bandar, Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Sumatera Utara, sebagai pemilik tanah seluas 300 meter di atas lahan garapan Kelompok Tani AEAB.

Persoalan ini pun sudah disampaikan kepada Polda Sumut. Hingga akhirnya Gaswati membeberkan kronologi pencatutan namanya sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/352/II/2021/SPKT "I", tertanggal 16 Februari 2021.

"Ini persoalannya sudah sangat jelas. Kita sudah memberikan bukti-bukti kuat. Salah satunya pelaporan yang mencatut nama Gaswatik yang dilakukan oleh Yahmun. Sementara dia mengaku tidak pernah memiliki tanah disitu. Mafia tanah itu menyuruh Gaswatik menandatangani sertifikat yang tidak diketahui peruntukannya kemana," ujarnya.

Kendati sudah memiliki bukti yang cukup kuat, dia mengaku, hingga kini Polda Sumut belum juga bisa memberikan kinerja yang baik.

"Kita sudah berapa kali membuat pelaporan atas kasus ini. Mulai dari penyerobotan, penculikan, hingga pemalsuan sertifikat. Masa sekelas Polda Sumut enggak bisa menyelesaikannya. Saya rasa ini aneh sekali," tuturnya.

"Kita sudah tunjukkan bukti-bukti ke Polda Sumut. Tapi sampai sekarang belum ada titik terang. Seharusnya mereka bisa membongkar mafia tanah di Durin Tonggal. Apalagi mafia itu sampai menggunakan cara-cara premanisme," kata Theo menambahkan.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 21:46 WIB
Mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Reo dijebloskan ke penjara karena korupsi dana BOS.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 17:29 WIB
Chief Operating Officer (COO) Pahami Cipta Edukasi (Pahamify) Mohammad Ikhsan menyatakan era pendidikan yang dinamis saat pandemi.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 16:04 WIB
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali memanas seiring mendekati Rabu Pon 8 Desember mendatang ini calon Jaksa Agung pengganti ST Burhanuddin
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:50 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan perihal harta kekayaannya melejit Rp 4 miliar, saat jadi pimpinan KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sentil Kapolda dan Kapolres sowan ke sesepuh ormas yang buat keributan. Berikut berita secepatnya.
Opini
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 15:07 WIB
Memiliki tubuh yang ideal, sehat, dan kuat adalah dambaan setiap orang.
News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 12:47 WIB
Pemda Manggarai gandeng Kejari Cabang Reo sosialisasi penggunaan dana BOS
News
Fetra Tumanggor - 3 December 2021 | 12:35 WIB
Obat Sotrovimab disebut ampuh melawan virus corona, termasuk varian Omicron. Lalu apa itu sotrovimab?
Loading ...