News

Jokowi Prihatin Hakim Agung Terjaring OTT KPK, Mahfud: Ini Industri Hukum Gila-gilaan

Jokowi Prihatin Hakim Agung Terjaring OTT KPK, Mahfud: Ini Industri Hukum Gila-gilaan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. foto: Humas Kemenko Polhukam/pri.

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku bakal mencari formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan.

Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan

Demikian disampaikan Mahfud di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim agung Sudrajat Dimyati.

"Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia," kata Mahfud seperti dikutip, Selasa, 27 September 2022.

Dia mengungkapkan, Presiden Jokowi kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen.

"Presiden sangat prihatin dengan peristiwa OTT oleh KPK yang melibatkan hakim agung Sudrajat Dimyati. Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, pemerintah sudah bertindak tegas, termasuk mengamputasi bagian tubuhnya sendiri seperti menindak pelaku kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Asabri, Garuda, Satelit Kemhan, Kementerian, dan lainnya.

"Kejaksaan Agung sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya. KPK juga berkinerja lumayan. Tetapi kerap kali usaha-usaha yang bagus itu gembos di Mahkamah Agung (MA)," tuturnya.

Menurutnya, ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar.

"Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sementara mereka yudikatif," ujarnya.

"Mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Eh, tiba-tiba muncul kasus hakim agung Sudrajat Dimyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemailitan. Ini industri hukum gila-gilaan yang sudah sering saya peringatkan di berbagai kesempatan," katanya menambahkan.

Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan segera berkoordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum Indonesia. "Presiden sangat serius tentang ini," ucap Mahfud.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Tigor - 26 November 2022 | 22:26 WIB
Arab Saudi gagal memetik hasil positif dalam laga kedua melawan Polandia.
News
Tigor - 26 November 2022 | 19:21 WIB
Australia membuka jalan untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.
News
Tigor - 26 November 2022 | 18:38 WIB
Sering kita saksikan pemain sepak bola di saat jeda melakukan sebuah aktivitas carb rinsing.
News
Tigor - 26 November 2022 | 16:22 WIB
Presiden Jokowi mengklaim bahwa saat ini Indonesia sudah di jalur yang tepat.
News
Fernandho Pasaribu - 26 November 2022 | 15:53 WIB
Pernyataan Jokowi terkait siapa calon pemimpin rambut putih yang memikirkan rakyat identik dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
News
Fernandho Pasaribu - 26 November 2022 | 15:05 WIB
Jansen Sitindaon merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pemimpin berambut putih.
News
Tigor - 26 November 2022 | 13:08 WIB
Memasuki hari ke-7 penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar.
News
Morteza Syariati Albanna - 26 November 2022 | 10:26 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan Indonesia menjadi negara yang Islam paling toleran di dunia dan hal ini menurutnya diakui oleh banyak pihak.
News
Morteza Syariati Albanna - 26 November 2022 | 9:35 WIB
Influenza kerap disamakan dengan batuk pilek selesma, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda.
News
Morteza Syariati Albanna - 26 November 2022 | 8:56 WIB
Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh menyatakan khilafah bukan solusi dari persoalan kebangsaan.
Loading ...