DPR Minta Bappenas Pastikan Master Plan IKN Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Jakarta - Pembangunan ibu kota negara (IKN) diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan infrastruktur dasar dan alih fungsi lahan harus betul-betul terpantau dengan baik. 

Termasuk ketika kita merencanakan IKN ini juga harus memastikan konstelasi wilayah terutama hubungan dengan kota-kota satelit di sekitarnya

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) juga diimbau mengintegrasikan master plan dari hulu ke hilir.

Seruan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam rapat kerja dengan Kepala BPKP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Februari 2022. 

"Kebutuhan pendanaan agar tidak menambah beban APBN. Misalnya pemenuhan infrastruktur dasar bagi warga IKN. Pembangunan di sekitar kawasan IKN dan alih fungsi lahannya agar bisa kita kontrol dari sekarang," kata Anetta mengutip keterangannya, Jumat, 4 Februari 2022.

Menurut politisi Partai Golkar itu, saat ini harga tanah di kawasan IKN, Kalimantan Timur, sudah melonjak sebanyak 10 kali lipat. 

Dia mengatakan, kontrol atas harga tanah tersebut harus terus dilakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya, lanjutnya adalah master plan yang jelas, sehingga publik tahu perencanaan pembangunan IKN baru.

"Saya berharap Bappenas dapat memastikan master plan IKN ini terintegrasi dari hulu ke hilir. Antar-instansi vertikal dan horizontal juga harus memperhatikan kesiapan pengembangan sumber daya manusia, kearifan lokal dan juga pelestarian lingkungan," tuturnya. 

• Baca juga: Presiden Jokowi ke Kampung Jeruk di Kabupaten Karo
• Baca juga: Bamsoet Ingin Pemuda Pancasila Punya Kantor di IKN Nusantara

"Termasuk ketika kita merencanakan IKN ini juga harus memastikan konstelasi wilayah terutama hubungan dengan kota-kota satelit di sekitarnya," ucap Anetta Komarudin menambahkan.[]