News

Bawaslu Bakal Ganti Sistem Tata Kerja dan Hubungan dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Bawaslu Bakal Ganti Sistem Tata Kerja dan Hubungan dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024
Logo Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). (Foto:Istimewa)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia segera mengganti sistem tata kerja dan pola hubungan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu 2024).

Jadi kami akan ganti sistem tata kerja dan pola hubungan, jadi Perbawaslu terkait tata kerja dan pola hubungan bukan hanya revisi namun diganti

Saat ini perubahan tata kerja dan pola hubungan tersebut baru mencapai 50 persen pembahasan pasalnya.

Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI Herwyn Malonda menyampaikan, dirinya ingin mendapatkan masukan terkait pelaksanaan tugas Bawaslu di tingkat pusat menyoal adanya perubahan dalam tata kerja dan pola hubungan tersebut.

"Jadi kami akan ganti sistem tata kerja dan pola hubungan, jadi Perbawaslu terkait tata kerja dan pola hubungan bukan hanya revisi namun diganti, karena perubahannya sudah melebihi 50 persen pasal yang akan kami ganti. Untuk itu, kami meminta masukan dari bawah," kata Herwyn dalam rapat pembinaan internal kelembagaan di Bawaslu Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 20 Juli 2022.

Dia mengatakan tugas dari Bawaslu adalah pengawasan. Definisi awal dari pengawasan, yaitu pencegahan dan penindakan. 

Kemudian pengawasan dilekatkan ke divisi terdekat, misalnya Divisi SDM Organisasi nanti akan mengawasi tahapan penataan daerah pemilihan (dapil).

Selanjutnya, pengawasan pencetakan dan distribusi logistik, serta penetapan hasil.

Kemudian karena pengawasan dilakukan oleh semua divisi, maka divisi pengawasan dihilangkan dan berubah menjadi divisi pencegahan, parmas, dan humas.

Menurutnya, ke depan akan ada sistem monitoring dan evaluasi kinerja, jika selama ini hanya kinerja lembaga saja yang kelihatan, maka nantinya kinerja masing-masing personel akan termonitor.

"Sebagian dari itu akan menjadi domain informasi publik, sehingga publik tahu Bawaslu benar-benar bekerja, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dalam operasionalnya, Bawaslu menggunakan uang rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati mengatakan setelah perbawaslu yang baru terkait tata kerja dan pola hubungan diundangkan, maka Bawaslu Kulon Progo akan segera melaksanakan pleno penetapan koordinator divisi beserta wakil koordinator divisi dengan mempedomani perbawaslu tersebut.

"Dengan tata kerja dan pola hubungan yang baru, kami akan segera melakukan penyesuaian agar penugasan kami yang paling dekat, yakni pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dan pembentukan pengawas pemilu di tingkat kecamatan tetap dapat berjalan dengan baik," ucap Ria.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fernandho Pasaribu - 27 September 2022 | 17:05 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bakal mencari formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 16:01 WIB
Kotak resmi mengumumkan rencananya untuk menggelar tur konser bertajuk HANTAM 18th KOTAK di 8 kota di Indonesia.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 15:19 WIB
Devano resmi merilis single terbaru yang diberi tajuk Hari Paling Bahagia, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-20.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 14:37 WIB
Aqeela Calista kembali berkarya di dunia tarik suara dengan merilis single cover versinya untuk lagu Kau Curi Lagi milik grup band J-Rocks.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 13:43 WIB
Festival musik Pestapora 2022 sukses digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta sepanjang akhir pekan lalu.
News
Fernandho Pasaribu - 27 September 2022 | 12:30 WIB
Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik.
News
Fernandho Pasaribu - 27 September 2022 | 10:52 WIB
Anggota MPR RI Netty Aher menilai terjadinya beberapa kasus hukum yang menyedot perhatian belakangan ini karena kurangnya pengamalan Pancasila.
News
Eno Dimedjo - 27 September 2022 | 0:00 WIB
Opini Firman Jaya Daeli mengenai Pembangunan Kelembagaan Politik dan Penguatan Kualitas Otonomi Daerah.
Loading ...